Devisa Negara PMI Sumbang Rp 159,6 Triliun

Devisa Negara PMI Sumbang Rp 159,6 Triliun, Presiden Jokowi Minta Benny Rhamdani Tingkatkan Pelayanan Untuk Pekerja Migran

Devisa negara yang penerimaan dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) total nilainya mencapai Rp 159, 6 Triliun per tahun. Oleh karenanya negara menyiapkan dan membiayai semua kebutuhan PMI sehingga tidak lagi menghadapi berbagai kendala terjerat hutang rentenir atau menjual sawah di kampung untuk bisa berangkat bekerja di luar negeri. Hal ini penegasan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani, Rabu (4/5) kepada saat berjumpa para PMI yang baru tiba di Shelter Tangerang, Banten.

“Devisa negara Rp 159,6 triliun dari sumbangan PMI setiap tahun mewajibkan negara memberikan penghormatan dan perlakuan, hormat pada mereka (PMI). Ini perintah Presiden,” tegasnya.

Mengutip bergelora.com terlaporkan, tepat di H+2 lebaran, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengunjungi Shelter atau Pos Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) UPT Serang pada Rabu (4/5/2022).

Saat itu terdapat 20 PMI tidak resmi yang pulang ke Tanah Air dengan berbagai problem yang mereka hadapi. Untuk tahu, UPT Serang sudah membawa pulang 506 PMI bermasalah yang berangkat secara tidak resmi dan mendapatkan perlakuan buruk oleh majikan di negara penempatan.

Benny menyatakan bahwa kejadian ini merupakan gambaran para PMI yang dulu berangkat tidak resmi yang pulang ke Tanah Air dengan berbagai kendala yang mereka hadapi.

“Tentunya ini merupakan dari introspeksi negara bahwa negara tidak boleh lagi melakukan pembiaran dan negara tidak boleh lagi melakukan toleransi terhadap kejahatan-kejahatan perbudakan modern dan perdagangan manusia,” ujarnya.

“Kita nyatakan ini sebagai musuh bersama negara.

Tapi, penanganan BP2MI saja tidak cukup, maka institusi-institusi negara harus berkolaborasi di antaranya imigrasi kemudian juga Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri dan juga BP2MI,” tuturnya.

Maka, lanjutnya, sepanjang kolaborasi dan sinergi antar kementerian dan lembaga ini berjalan secara baik maka yakin kita mampu memproteksi setiap upaya-upaya kejahatan modern dan perbudakan manusia.

“Ini adalah bisnis kotor yang harus segera berakhir. Naif menurut saya negara yang besar ini yang memiliki aparatur harus kalah melawan mafia, kita harus kalah melawan sindikat, bahkan terlalu hina jika ada pejabat negara, institusi negara, oknum-oknum di lembaga pemerintah yang mau menjadi antek atau alas kaki bagian dari sindikat perdagangan manusia,” jelas Benny.

Benny mengatakan penyiapan shelter di beberapa tempat yang berlaku oleh BP2MI merupakan upaya menyediakan tempat transit untuk para PMI.

Menurutnya, shelter ini dapat membantu PMI agar tidak keluar biaya untuk membayar penginapan hotel.

Ia mengatakan bahwa penyiapan shelter bagian dari perlakuan hormat negara. PMI, kata Benny, adalah bagian dari negara.

“Jadi kita adalah mereka (PMI). Ini yang harus tertanamkan mindset maupun hati pikiran. Jadi perang melawan sindikat ilegal harus berlaku. Kita gelorakan tapi juga terus melakukan pendidikan pelatihan agar menciptakan para pekerja yang terampil profesional. Itu harus juga. Terus dilakukan oleh negara. Karena menurut saya pekerja kita itu harga diri. Jadi wajah Indonesia di luar negeri akan terlihat sejauh kita melihat para pekerja kita yang terampil profesional,” katanya.

Menurutnya, banyak dampak yang akan terjadi apabila bekerja sebagai PMI ilegal. Selain mendapat kekerasan, PMI ilegal tidak terdeteksi untuk mendapatkan perlindungan.

“Baru kita bisa melakukan perlindungan. Tapi artinya perlindungan itu jika sudah mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual. Gaji yang nggak terbayar padahal sudah bekerja lama. Jual beli dari majikan lama ke majikan baru eksploitasi kerja yang melebihi batas,” imbuhnya. (Web Warouw)

Devisa Negara – PMI Sumbang Rp 159,6 Triliun – Artikel pernah muat di bergelora.com.