Survei Singkat Kepemilikan Rumah Di Indonesia
Survei Singkat Kepemilikan Rumah Di Indonesia
Rumah
Menurut UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
Menurut John F.C Turner, 1972; dalam bukunya Freedom To Build mengatakan, “Rumah adalah bagian yang utuh dari permukiman, dan bukan hasil fisik sekali jadi semata; melainkan merupakan suatu proses yang terus berkembang dan terkait dengan mobilitas sosial ekonomi penghuninya; dalam suatu kurun waktu.
Menurut Siswono Yudohusodo (Rumah Untuk Seluruh Rakyat, 1991: 432); rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Jadi, selain berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian; yang berguna untuk berlindung dari gangguan iklim dan makhluk hidup lainnya, rumah merupakan tempat awal pengembangan kehidupan.
Rumah adalah tempat untuk melepaskan lelah, tempat bergaul, dan membina rasa kekeluargaan di antara anggota keluarga. Tempat berlindung keluarga dan menyimpan barang berharga. Dan rumah juga sebagai status lambang sosial (Azwar, 1996; Mukono, 2000).
Sedang menurut WHO, rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung; yang lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani; serta keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu (Komisi WHO MengenaiKesehatan dan Lingkungan, 2001).
Rumah sebagai bangunan merupakan bagian dari suatu permukiman yang utuh; dan tidak semata-mata merupakan tempat bernaung untuk melindungi diri dari segala bahaya, gangguan, dan pengaruh fisik belaka; melainkan juga merupakan tempat tinggal, tempat beristirahat setelah menjalani perjuangan hidup sehari-hari. (C. Djemabut Blaang, Perumahan dan Permukiman, 1986: 28).
Kebijakan Dan Strategi Nasional
Kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan dan permukiman menyebutkan bahwa; rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia di samping pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Selain berfungsi sebagai pelindung terhadap gangguan alam/cuaca dan makhluk lainnya; rumah juga memiliki peran sosial budaya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan nilai kehidupan, penyiapan generasi muda; dan sebagai manifestasi jati diri. (Sumber: Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Permukiman)
Perumahan
Menurut UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; perumahan berada dan merupakan bagian dari permukiman. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang lengkap dengan prasarana dan sarana lingkungan (pasal 1 ayat 2). (Sumber: Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Permukiman).
Secara fisik perumahan merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari kumpulan unit-unit rumah tinggal yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial di antara penghuninya; serta lengkap dengan prasarana sosial, ekonomi, budaya, dan pelayanan; yang merupakan subsistem dari kota secara keseluruhan. Lingkungan ini biasanya mempunyai aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan serta sistem nilai yang berlaku bagi warganya.
Permukiman
Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1992 Pasal 3; permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung; baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan; yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran; dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.
Sedangkan dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk :
a. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;
b. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
c. Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional;
d. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial , budaya, dan bidang-bidang lain.
Sumber : DPUPR Kabupaten Kulon Progo
