Harta Karun Uranium RI Melimpah

Harta Karun Uranium RI Melimpah

Banyak yang sudah mengetahui bahwa Indonesia memiliki segudang ‘harta karun’. Dalam hal ini adalah sumber daya mineral, khususnya uranium dan juga thorium. Kedua ‘harta karun’ Indonesia itu sejatinya layak sebagai sumber daya bahan baku untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Sayangnya, sumber daya tersebut belum pemerintah garap.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyampaikan, bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengembangan PLTN di Indonesia, saat ini Indonesia memiliki potensi tambang uranium yang cukup besar atau saat ini diperkirakan mencapai 90 ribu ton.

“90 ribu ton itu bisa membangun kurang lebih 12 Giga Watt (GW) PLTN selama sekitar 30 tahun,” ungkap Arifin. Hal itu ia sampaikan saat berbincang dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR.

Selain uranium, Indonesia juga memiliki ‘Harta Karun’ Thorium yang sangat berlimpah. Jumlahnya mencapai hingga 140 ribu ton yang berasal dari limbah buangan timah. Dengan potensi Thorium itu, Arifin Tasrif mengatakan bahwa Indonesia bisa mengembangkan PLTN dengan kapasitas 548 GW untuk masa 30 tahun.

Atas potensi ‘Harta Karun’ tambang yang Indonesia miliki itu, Kementerian ESDM sudah membangun kerjasama alam. Hal ini guna persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir.

19 Butir Infrastruktur

Kerjasama itu pemerintah lakukan dengan International Atomic Energy Agency atau Badan Tenaga Atom Internasional. Arifin menyatakan, untuk kesiapan pembangkit nuklir di Indonesia, ada 19 butir infrastruktur yang harus Indonesia penuhi dalam mengambil keputusan untuk mengembangkan pembangkit itu.

“Ada 19 butir infrastruktur fase 1 yang harus kita penuhi. Saat ini, 16 butir sudah terlaksana, dan artinya sudah masuk ke tahap dua. Utamanya, persiapan pelaksanaan konstruksi PLTN,” ungkap Arifin.

Sementara untuk tiga butir kesepakatan yang lainnya, kata Arifin Tasrif, belum siap menuju ke fase dua. Ketiga butir itu adalah, posisi nasional akan pembangkit tenaga nuklir, kemudian terbentuknya tim manajemen dan keterlibatan pemangku kepentingan.

“Ini yang harus kita siapkan. Sedangkan, saat ini Kementerian ESDM tengah menyiapkan Keputusan Menteri (Kepmen) tentang itu,” ungkap Arifin Tasrif.

Sebelumnya, Arifin Tasrif menyampaikan bahwa pembangkit tenaga nuklir ini memiliki peranan penting bagi Indonesia dalam memenuhi target net zero emission carbon atau netral karbon pada tahun 2060.

Seperti yang kita ketahui, untuk menuju netral karbon di tahun 2060 itu, kapasitas listrik energi baru dan terbarukan akan mencapai 57 Giga Watt. Semua energi terbarukan ini, akan berasal dari PLTS, PLT Panas Bumi dan juga Laut.

“Hidrogen dan pembangkit nuklir (PLTN) akan memainkan peran penting agar sistem itu dapat kita andalkan dan dengan penetrasi EBT,” tandas Arifin.

Artikel ini telah terbit di CNBC Indonesia.