Pentingnya Mitigasi Bencana Di Indonesia

Pentingnya Mitigasi Bencana Di Indonesia

Hampir semua daerah di Indonesia memiliki titik rawan gempa bumi. Seringnya terjadi gempa, karena letak Indonesia secara alami merupakan daerah pertemuan tiga lempeng (triple junction plate convergence). Tiga lempeng ini yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng itu bergerak aktif dengan kecepatan dan arah berbeda. Jika pada lempeng tersebut bergeser dan akhirnya patah terutama dilautan, tentu dapat menimbulkan gempa bumi dan gelombang tsunami.

Benua Maritim Indonesia juga terkenal sebagai salah satu pinggiran benua yang sangat aktif di muka bumi sehingga memiliki frekuensi gempa 10 kali lipat dibandingkan gempa di Amerika Serikat.

Gempa dan tsunami dahsyat menghancurkan pesisir Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada 26 Desember 2004. Kemudian, ada juga gempa – gempa lain yang melanda banyak daerah di Indonesia datang silih berganti.

Bencana alam yang terjadi berkali – kali di wilayah Indonesia, belum tentu maksimal memberikan pelajaran berharga bagi semua pihak, baik pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat. Meskipun semua pihak telah berusaha memberikan kontribusi dan partisipasi yang tinggi dalam penanganan bencana, namun dalam pelaksanaanya, sistem dan prosedur penanganan yang standar belum berjalan dengan baik, atau mungkin belum tersedia secara nasional. Dari beberapa pengalaman gempa yang lalu, seolah tidak menjadi pembelajaran bagi kita. Gempa darat di Lombok dan Gempa dengan Tsunami di Palu tahun 2018, masih menunjukan hal itu.

Mengurangi Dampak (Mitigasi)

Dalam menghadapi gempa bumi, tsunami dan bencana alam lainnya, jelas manusia tidak mampu mencegah kekuatan dan ukuran yang teramat besar. Yang dapat kita lakukan, adalah mengurangi dampak dari bencana tersebut (mitigasi). Sesungguhnya, korban jiwa dan harta oleh bencana alam, dapat kita antisipasi dan reduksi jika ada peningkatan kapasitas menghadapi hazard dan survival masyarakat rentan. Peningkatan kapasitas di atas, akan menciptakan sistem dan prosedur yang tepat bagi Indonesia di dalam mengurangi resiko akibat bencana alam.

Dari sisi pemerintah sendiri sebagai regulator dan koordinator nasional, kapasitas penanganan bencana alam pun masih dalam kondisi terbatas. Terutamanya dalam hal kebijakan, pengalaman, tanggung jawab, pendanaan, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Dampak dari semua ini adalah setiap bencana yang terjadi, berdampak pada korban jiwa dan korban harta yang masih sangat banyak.

Sudah selayaknya saat ini program-program regular pemerintah dalam penanggulangan bencana sudah mencerminkan pelibatan masyarakat secara aktif. Penempatan masyarakat sebagai subyek dalam mitigasi, mempercepat proses terbentuknya system dan prosedur ketahanan masyarakat terhadap bencana untuk mengurangi risiko bencana.

Saat ini, implementasi atau pelaksanaan dari program reguler pemerintah dalam penanggulangan bencana belum mengakomodir hal tersebut. Pemerintah masih belum mau melibatkan masyarakat secara aktif dan menempatkan mereka sebagai subyek.

Dasar-dasar Kesiapsiagaan Mitigasi

Dalam penanggulangan bencana di “Negeri Tanah yang Bergerak” ini, kita masih terdominasi oleh penyelesaian praktis atas kebutuhan-kebutuhan yang langsung terasa. Kita belum menyentuh dasar-dasar yang melahirkan sebuah kesadaran akan kesiapsiagaan. Dasar-dasar inilah yang merupakan sebuah invsetasi jangka panjang, sekali untuk selamanya melalui kegiatan mitigasi bencana oleh masyarakat.

Paradigma ini yang membuat program-program penanggulangan bencana berfokus pada tanggap darurat, sudah saatnya kita merubah paradigma. Perubahan paradigma mengenai penanganan bencana yang kita harapkan pertama terjadi adalah bergesernya fokus dari tanggap darurat menjadi manajemen risiko.

Pertama, manajemen resiko sangat membantu untuk memprediksi kemungkinan bencana. Kita juga harus dapat memikirkan tindakan yang harus kita lakukan untuk meminimalisir atau jika mungkin meniadakan risiko akibat dari bencana tersebut.

Kedua, perlindungan masyarakat dari ancaman oleh pemerintah, wujud pemenuhan hak asasi manusia dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah.

Ketiga, penanganan bencana bukan lagi menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi menjadi urusan bersama masyarakat. Masyarakat bukanlah korban pasif yang tidak berdaya, sudah seharusnya mereka memiliki kemampuan untuk mengurangi, mencegah, serta menanggulangi bencana.

Oleh : Edie Nugroho